PUPR Ungkap Biaya Pembangunan 36 Rumah Menteri di IKN Habiskan Setengah Triliun

JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ( PUPR ) melalui Direktorat Jenderal Perumahan tengah mengerjakan pembangunan perumahan di kawasan Ibu Kota Nusantara ( IKN ) di Kalimantan Timur. Perumahan yang dibangun mulai dari untuk para pekerja konstruksi, hunian ASN, hingga rumah menteri.

“Kami juga memiliki beberapa program pembangunan khususnya di sektor perumahan di IKN,” ujar Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi V DPR RI, Selasa (13/6/2023). Lebih lanjut, Iwan menerangkan, bentuk dukungan pada pembangunan IKN pada tahun anggaran 2023 berupa hunian pekerja konstruksi (HPK) di IKN yang dibangun secara multi years contract (Visit binamargadki) 2022-2023 sebanyak 22 tower atau 1.072 unit. Nilai anggaran pembangunannya Rp596,52 miliar. Pembangunan HPK di IKN, imbuhnya, dilaksanakan berdasarkan amanat Perpres No. 63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara. Dengan adanya program perumahan di IKN, diharapkan juga akan masuk sejumlah investor misalnya para pengembang perumahan untuk berinvestasi dalam penyediaan hunian layak bagi masyarakat. “Adanya HPK di IKN nantinya bisa menjadi tempat tinggal yang layak bagi para pekerja konstruksi. Kami juga ingin para pekerja tidak tinggal di bedeng-bedeng dan tentunya dengan lingkungan yang nyaman maka hasil pembangunan bisa lebih berkualitas,” katanya. Program selanjutnya adalah pembangunan rumah tapak menteri yang dilaksanakan secara MYC 2022-2024 sebanyak 36 unit dengan anggaran Rp520,46 miliar. Saat ini Ditjen Perumahan tengah membangun rumah contoh di Persil 105 dan Pembangunan Nursery Tanaman untuk penghijauan. Lebih lanjut, Iwan menambahkan, Ditjen Perumahan juga mendorong pembangunan hunian ASN dan Hankam sebanyak 47 tower rusun. Saat ini tengah dilaksanakan pemaketan 47 tower rusun sebanyak 6 paket.

IKN Nusantara Dipastikan Punya Gedung DPR, Anggota Dewan Siap-siap Pindah

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ( PUPR ) memastikan bahwa Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan dibangun di Ibu Kota Nusantara ( IKN ). Direktur Jenderal Cipta Karya, Diana Kusumastuti menjelaskan, bahwa saat ini pembangunan gedung DPR masih dalam perencanaan pembangunan. “Masih perencanaan sekarang, basic desain kemarin sudah kita sayembarakan. Setelah sayembara, kita lanjuti dengan buat basic desain,” kata Diana saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa

Diana juga menerangkan, bahwa sayembara tersebut telah dilakukan dan sudah ada pemenang untuk kemudian langkah selanjutnya akan dilakukan proses lelang. Dia mengatakan, proses lelang tidak akan dilakukan pada tahun ini melainkan setelah 2024. “Setelah basic design baru nanti kita lelangkan dengan design and build tapi tidak tahun 2024, melainkan setelah tahun 2024, karena dananya belum ada,” katanya.

Di tempat yang sama, Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Iwan Suprijanto menjelaskan bahwa komplek perumahan DPR di IKN juga akan dibuat. Dia mengutarakan, proses pembangunan komplek perumahan tersebut akan dilakukan pada tahap II pembangunan IKN. “Ya itu jelas dibangun dan pembangunan akan dilakukan tahap II (2025-2029),” katanya. Sebelumnya, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menargetkan pembangunan gedung DPR di IKN dimulai pada tahun 2024. “Mudah-mudahan pada tahun 2024 siap mulai dibangun gedung DPR di IKN,” ujar Basuki dikutip dari Antara.